Dinas Kehutanan Perak: Penggalian di cagar alam Segari Melintang mengikuti aturan yang ada
In Other Media

Dinas Kehutanan Perak: Penggalian di cagar alam Segari Melintang mengikuti aturan yang ada

IPOH: Semua kegiatan penggalian di Hutan Lindung Segari Melintang sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL), kata Datuk Mohamed Zin Yusop (foto).

Direktur Departemen Kehutanan Perak mengatakan kantor Kehutanan Kabupaten Kinta/Manjung telah melakukan pemeriksaan di lokasi pada 17 Agustus dan menemukan bahwa operator tambang tidak melanggar ketentuan yang diberlakukan.

Dia mengatakan selama pertemuan komite sumber daya pendapatan hutan pada 23 Oktober 2019, total 339 hektar lahan terdaftar di bawah zona tambang di cagar hutan.

“Hingga saat ini, total 325ha telah disetujui untuk beberapa perusahaan pada prinsipnya, dan semua persetujuan harus mematuhi aturan dan peraturan, termasuk AMDAL.

“Saat ini ada tiga pemegang izin yang beroperasi di lokasi tersebut, dengan luas lahan 97 ha,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Pada 18 Agustus, kelompok pecinta lingkungan Sahabat Alam Malaysia (SAM) menyuarakan keprihatinan tentang penggalian yang dilakukan di cagar hutan.

Presiden SAM R. Meenakshi mengatakan bahwa kegiatan penggalian dan penambangan laterit di hutan lindung dapat berdampak pada ekosistemnya dan wilayah pesisir alami.

Dia mengklaim bahwa persetujuan untuk melakukan penggalian di hutan tidak sesuai dengan keputusan yang dibuat pada pertemuan Dewan Pertanahan Nasional ke-70 pada tahun 2014, di mana semua negara didesak untuk mengambil inisiatif untuk mengendalikan atau menghindari persetujuan kegiatan penambangan dan penggalian di cagar permanen. kawasan hutan (PRF).

Mohamed Zin menambahkan bahwa Social Impact Assessment juga telah dilakukan di Kampung Sungai Batu di Pantai Remis dimana pada umumnya masyarakat tidak menentang kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan bagi mereka dengan peluang kerja yang tersedia di perusahaan.

Dia mengatakan pemeriksaan juga menemukan bahwa ada area yang diperuntukkan untuk pembangunan stockpile untuk Mentri Besar Incorporated (MBInc) di sebidang tanah pemerintah, yang diklaim SAM sebagai bagian dari hutan lindung permanen.

“Pemeriksaan pada RAPBD Kabupaten Manjung 2030 tidak menyatakan hutan lindung sebagai taman negara.

“Namun, departemen akan terus meningkatkan kegiatan pemantauan eksploitasi hutan untuk memastikan kegiatan berlisensi mengikuti aturan hukum,” tambahnya.


Posted By : no hk hari ini